Bangsa Indonesia

Baru-baru ini ramai diberitakan, harta karun yang berhasil diangkat dari
runtuhan kapal asing di perairan Cirebon, Jawa Barat, akan dilelang oleh
perusahaan yang mengangkatnya. Benda-benda tersebut terdiri dari
keramik, kaca persia, arca perunggu, permata, hulu pedang dari emas, dan
benda berharga lainnya.

Nilai jualnya tidak tanggung-tanggung, Rp 400 miliar. “Harta yang
diangkat mencapai 250.000 keping. Kalau dijual lewat lembaga lelang,
harganya akan anjlok. Karena itu, kami menjual satu paket penemuan itu
dengan cara menghubungi negara-negara yang kargonya ada di kapal itu,”
ujar Adi Agung, Direktur PT Paradigma Putra Sejahtera, selaku perusahaan
pengangkat harta karun tersebut (Kompas, 17 November 2006).

Sejumlah negara, seperti China, Dubai, dan Singapura, sudah menyatakan
ketertarikannya. “Namun, penjualan final akan melibatkan Pemerintah
Indonesia,” kata Adi.

Bahkan, ada informasi bahwa negara-negara Timur Tengah, seperti Oman,
Yaman, dan Arab Saudi, juga berminat membelinya, tetapi dengan syarat
harus seluruh kapal dan isinya yang dilelang. Ini berarti Pemerintah
Indonesia tidak dapat memiliki barang yang seharusnya 10 persen dari
seluruh kargo setelah diseleksi. Apa niat yang tersirat di balik
persyaratan dari negara-negara Arab tersebut?

Pelayaran dan perdagangan

Tumbuh dan berkembangnya pelayaran dan perdagangan melalui laut antara
Teluk Persia dan Tiongkok sejak abad VII atau abad pertama Hijriah
disebabkan karena dorongan pertumbuhan dan perkembangan
imperium-imperium besar di ujung barat dan ujung timur Benua Asia.

Di ujung barat terdapat imperium Muslim di bawah Kekhalifahan Bani
Umayyah (660-749 Masehi), kemudian Bani Abbasiyah (750-870 Masehi). Di
ujung timur Asia terdapat Kekaisaran Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti
T’ang (618-907 Masehi).

Kedua imperium itulah yang mendorong majunya pelayaran dan perdagangan
Asia. Akan tetapi, jangan dilupakan peranan Sriwijaya sebagai sebuah
imperium yang menguasai Selat Melaka pada abad VII-XI. Imperium ini
merupakan kerajaan maritim yang menitikberatkan pada pengembangan
pelayaran dan perdagangan.

Nama Persia yang sekarang disebut Iran, menurut catatan harian Tionghoa,
adalah Po-sse atau Po-ssu, yang biasa diidentifikasikan atau dikaitkan
dengan kapal-kapal Persia. Persia juga sering dikaitkan dengan sebutan
Ta-shih atau Ta-shih K’uo, yang biasa diidentifikasikan dengan Arab.

Po-sse dapat juga dimaksudkan dengan orang-orang Persia, yaitu
orang-orang Zoroaster yang berbicara dalam bahasa Persi—orang-orang
Muslim asli Iran—yang dapat pula digolongkan pada orang-orang yang
disebut Ta-shih atau orang-orang Arab. Orang Zoroaster dikenal oleh
orang Arab sebagai orang Majus, yang kemudian merupakan mayoritas
penduduk Iran setelah pengislaman.

Kehadiran orang-orang Po-ssu bersama-sama dengan orang-orang Ta-shih di
bandar-bandar sepanjang tepian Selat Melaka, pantai barat Sumatera,
serta pantai timur dan barat Semenanjung Tanah Melayu sampai ke pesisir
Laut Tiongkok Selatan diketahui sejak abad VII atau abad pertama
Hijriah. Mereka dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung.

Sebuah catatan harian Tionghoa menceritakan perjalanan pendeta Buddha
I-tsing tahun 671 Masehi dengan menumpang kapal Po-sse dari Kanton ke
Fo-shih (Sriwijaya). Catatan harian itu mengindikasikan kehadiran
orang-orang Persia di bandar-bandar di pesisir Laut Tiongkok Selatan dan
Nusantara.

Kemudian, pada 717 Masehi, diberitakan pula tentang kapal-kapal India
yang berlayar dari Sri Lanka ke Sriwijaya dengan diiringi 35 kapal
Po-sse. Tetapi, pada tahun 720 Masehi kapal-kapal tersebut kembali lagi
ke Kanton karena kebanyakan dari kapal-kapal itu mengalami kerusakan.

Hubungan pelayaran dan perdagangan antara bangsa Arab, Persia, dan
Sriwijaya rupa-rupanya dibarengi dengan hubungan persahabatan di antara
kerajaan-kerajaan di kawasan yang berhubungan dagang. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya beberapa surat dari Maharaja Sriwijaya yang
dikirimkan melalui utusan kepada Khalifah Umar ibn ’Abd al-Aziz (717-720
Masehi). Isi surat tersebut, antara lain, tentang pemberian hadiah
sebagai tanda persahabatan.

Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Po-sse di
Nusantara adalah ditemukannya artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas,
botol, jambangan, dan lain-lain di situs Barus (pantai barat Sumatera
Utara) dan situs-situs di pantai timur Jambi (Muara Jambi, Muara Sabak,
Lambur). Barang-barang tersebut merupakan komoditas penting yang
didatangkan dari Persia atau Timur Tengah dengan pelabuhan-pelabuhannya
antara lain Siraf, Musqat, Basra, Kufah, Wasit, Al-Ubulla, Kish, dan Oman.

Dari Nusantara, para pedagang tersebut membawa hasil bumi dan hasil
hutan. Hasil hutan yang sangat digemari pada masa itu adalah kemenyan
dan kapur barus.

*Stempel legitimasi*

Di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan Cirebon, ada
sebuah benda berbentuk empat persegi panjang (4 x 9 cm) dari batu
(stonesoap).

Pada salah satu sisinya terdapat kalimat yang ditulis dalam aksara Arab
bergaya kufik: “al-mlku; lillah al-wahid; al-qahhar”, yang berarti
“semua kekuasaan itu milik Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa”. Kalau
diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu mengandung asma’ul husna,
tepatnya merupakan sifat yang dimiliki mausuf (Allah) yang memiliki
kekuasaan.

Akan tetapi, kalau ditafsirkan dengan konteks kapal, yang tersirat dalam
kalimat tersebut mengandung makna bahwa si pembawa stempel mempunyai hak
untuk pergi (berdagang) ke mana saja. Tidak ada satu kekuasaan pun yang
berhak untuk melarangnya karena semua yang ada di alam semesta—termasuk
kerajaan—adalah milik Allah. Dengan demikian, stempel tersebut berguna
sebagai “alat” legitimasi untuk berlayar/berdagang ke mana saja.

Melihat gaya tulisan kufik yang dipakai, tampaknya masih kaku jika
dibandingkan dengan gaya tulisan kufik pada batu nisan Malik as-Saleh
(wafat 1297 Masehi) dari Samudra Pasai (Aceh). Bentuk tulisan ini diduga
berasal dari sekitar abad IX yang dikembangkan di daerah Kufah pada masa
pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-870 Masehi).

Kalau ditelaah dari stempel yang beraksara Arab tersebut, kapal asing
yang tenggelam bersama kargonya di perairan Cirebon diduga kapal yang
berasal dari pelabuhan Kufah atau Basra, yang sekarang termasuk wilayah
Irak. Ini berarti bahwa kapal bersama kargonya berasal dari sekitar abad
IX, lebih tua dari perkiraan juru taksir yang menyatakan dari abad X.

Tampaknya sederhana, yaitu berupa sebuah stempel dan bukan termasuk
barang seni, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan merupakan barang yang
sangat berharga.

Hingga kini belum diketahui secara tepat kapan Islam masuk ke Nusantara.
Berdasarkan batu nisan Malik as-Saleh, dipercaya Islam masuk Nusantara
pada sekitar abad XIII. Namun, jauh sebelum itu, para pedagang Muslim
sudah berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Stempel yang
ditemukan di antara kargo eks kapal asing yang tenggelam di perairan
Cirebon merupakan salah satu buktinya.

Artefak ini menjadi tidak ternilai harganya apabila diperlakukan sebagai
benda cagar budaya yang mempunyai nilai kesejarahan, khususnya sejarah
perkembangan agama Islam di Nusantara.

Selama ini untuk menjawab pertanyaan masuknya Islam ke Nusantara hanya
berdasarkan analogi. Maka, dengan ditemukannya stempel merupakan bukti
artefak tentang keberadaan Islam di Nusantara.

Stempel legitimasi tersebut jelas merupakan data arkeologi dan sejarah.
Hingga saat ini artefak tersebut baru satu-satunya yang ditemukan di
Indonesia.

Jadi, tidak sepatutnya stempel tersebut termasuk barang berharga yang
ikut dilelang. Boleh jadi calon pembeli menginginkan seluruh kargo,
termasuk juga stempel, untuk tujuan kebanggaan nasional mereka.

Berawal dari diskursus akademik para antropolog Barat di penghujung
abad ke-19, Indonesia lahir sebagai nama ilmiah yang diperuntukkan
bagi kepulauan Hindia-Jauh jajahan VOC. Pemetaan Nusantara sebagai
kapling kolonial bernama Indonesia telah menyulut diskursus
kebangsaan yang panjang, bermula dari polemik kebudayaan sejak tahun
1935 di harian Pudjangga Baru dan Suara Umum, antara Sutan Takdir
Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Dr Purbatjaraka.

Menurut penulis, jiwa polemik tersebut adalah persoalan: apakah
Indonesia adalah sebuah negeri yang terberi atau datang dari dalam
diri? “Terberi”, menurut logika STA, karena Indonesia terwujud
melalui pengaplingan kolonial atas negeri kepulauan ini. Adapun bagi
Sanusi Pane, Indonesia itu datang dari dalam diri (melalui sejarah)
karena sang budayawan berpandangan, entitas bernama Indonesia adalah
sambungan sejarah Nusantara yang terus berdialektika semenjak zaman
Sriwijaya dan Majapahit.

Di masa kepemimpinannya, Bung Karno pernah mengutip tesis Ernest
Renan untuk merumuskan kebangsaan kita. Dalam esai klasiknya, Qu’est-
ce qu’une nation? (What is a Nation, 1882), Renan menjelaskan bahwa
rasa kebangsaan merupakan endapan sejarah kesamaan nasib sekelompok
orang dan visi masa depan yang mereka bentangkan bersama.

Kemudian pada tahun 1983, buku masyhur Imaginary Communities karangan
Ben Anderson terbit dan melahirkan pemikiran baru tentang rasa
kebangsaan yang berseberang pandangan dengan Renan. Anderson
menggambarkan bahwa sebuah bangsa hanya sebatas konstruksi imajiner
sekelompok orang tentang sebuah komunitas yang berdaulat di atas
publiknya. Pandangan ini dipertegasnya dalam buku “Language and
Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (1990), di mana
bahasa Indonesia sebagai elemen penting mosaik komunitas imajiner
Nusantara kerap kali dimanipulasi elite politik untuk merampungkan
arsitektur kekuasaannya.

Selanjutnya, dalam berbagai perdebatan menyoal rasa keindonesiaan,
pakar-pakar kerap membandingkan relevansi antara kedua tesis ini.
Melalui anjakan ilmiah tersebut, diskursus kebangsaan bagai merajut
kembali polemik yang ditelurkan para budayawan kita
terdahulu: “Indonesia, negeri terberi atau produk sendiri?”

Negeri terberi?

Umumnya, pakar dalam negeri bertendensi menghikmahi keindonesiaan
melalui tesis Renan ketimbang logika Indonesia sebagai negeri
terberi. Namun, mesti disadari bahwa tesis Renan lahir dalam konteks
Eropa abad ke-19. Secara garis besar, negara-bangsa di Eropa abad
pertengahan terbentuk dari kelompok-kelompok suku bangsa dalam
wilayah tertentu yang tertindas dominasi Gereja.

Berbeda dengan kita. Nusantara terdiri atas puluhan ribu pulau dan
memiliki tingkat pluralitas kebudayaan yang tinggi. Meski mosaik
kebangsaan kita disebut-sebut telah bersatu melalui Sumpah Pemuda
1928, tak bisa dinafikan bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki
jejak rekam sejarah tunggal yang bisa merekatkannya secara holistik.

Karena kendurnya tali ikatan sejarahwi inilah, sepanjang riwayat kita
hidup bernegara, rasa kebangsaan ditanamkan dalam masyarakat
Indonesia dengan politik identitas. Seperti pada saat politik etis
dilansir, bukankah bahasa Indonesia (melayu tinggi) dijadikan bahasa
nasional agar Belanda dapat menggenggam Nusantara yang luas sebagai
satuan politik jajahannya? Demikian juga yang dilakukan insan-insan
adiputera kita sendiri, sehingga litani realitas kehidupan kita
bernegara menunjukkan betapa relevannya untuk menghikmahi Indonesia
sebagai negeri terberi.

Pada masa Orde Baru, rezim yang paling lama berkuasa itu melansir
kebijakan pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan bangsa. Namun,
keuntungan pembangunan bagai kue yang diperuntukkan untuk sekelompok
orang saja, rakyat banyak hanya disisihkan remah-remahnya. Pancang
kekuasaan Orde Baru bak piramida kurban, di mana para pejabat dan
pengusaha merampas hak-hak rakyat dan menari-nari di atas
penderitaannya. Betapa relevannya pengumpamaan sosiolog kita yang
skeptis itu, negeri ini bagai Republik Kapling di mana setiap jengkal
dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling
ekonomi politik.

Di manakah rasa kebangsaan yang bisa meredam tingkah korup di antara
rekan-rekan sebangsa? Rasa itu justru direkayasa guna merampungkan
struktur kekuasaan yang korup. Pancasila, ideologi yang dirumuskan
founding fathers kita untuk memfinalisasi Indonesia sebagai sebuah
negara-bangsa, disekap dalam interpretasi-interpretasi sempit
penguasa berupa Manipol-USDEK hingga P4, kemudian dikenakan sebagai
doktrin sakral guna menjaga kesatuan negara dengan menghalalkan cara
yang paling keji sekalipun. Entitas keindonesiaan bak marionette yang
dimainkan oleh tali kendali penguasa. Tariannya hanya mengindahkan
sejumlah elite yang mengendalikannya.

Meneruskan polemik

Bila kenyataan yang tersibak begitu menyakitkan, salahkah paradigma
kita membangsa selama ini? Tidak sepenuhnya demikian. Realitas
seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan fakta sejarah yang
ditulis dari perjuangan kebangsaan yang holistik karena berakar dari
aspirasi rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh sejumlah tokoh.

Ihwal-ihwal sejarah yang menggugah rasa senasib sepenanggungan
sebagai sebuah negara-bangsa seperti ini dapat dijadikan tolakan yang
obyektif untuk melihat “Indonesia sebagai produk sendiri”. Ironisnya,
kelanjutan proyek pembangunan rasa kebangsaan kita dicemari oleh
rezim yang pernah menghuni pemerintahan kita, menyebabkan rasa
kebangsaan yang sejati mati suri sebelum bertumbuh.

Kini di tengah tantangan globalisasi dan bangkitnya primordialisme,
revitalisasi keindonesiaan merupakan sebuah kebutuhan mutlak demi
mencegah luruhnya Indonesia menjadi remahan-remahan ideologi
primordial atau menjadi kapling-kapling kapitalisme global. Untuk itu
kita telah dianugerahi dengan dua paradigma kebangsaan oleh para
pendahulu kita.

Ruang polemik antarkedua pandangan ini mesti dibuka bebas agar kita
tidak takabur tatkala menjejakkan kaki untuk menoreh lembaran baru
sejarah yang diliputi hasrat kebersamaan. Polemik tersebut juga akan
menjaga kita dari jebakan kehampaan akan rasa kebangsaan yang sejati,
karena ada pandangan yang meyakinkan kita bahwa Indonesia merupakan
produk sejarah kita sendiri.

Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh
Boechari (alm)seorang epigraf (tulisan kuna) tentang dunia
perbanditan melalui data prasasti.

Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui
kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar,
dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief
candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana
dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering
mengganggu ketenteraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi
masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras
dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-
sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Gambaran ini juga
terjadi pada masa pemerintahan kerajaan besar seperti Sriwijaya,
Kediri, Singosari, dan Majapahit.

Pada masa Jawa kuno, serangkaian undang-undang dan hukum berupa
pemberian sanksi yang keras diberlakukan tidak saja pada pelaku
kejahatan, tetapi juga warga yang desanya sebagai tempat kejadian
perkara (TKP). Sanksi yang diberikan kepada desa-desa tersebut berupa
denda dan pajak yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, penduduk
desa membuat pos-pos keamanan untuk meminimalisir kejahatan. Walaupun
upaya itu telah dilakukan, masih sering terjadi karena faktor alam
dan lingkungan berupa hutan lebat dan terisolirnya dari pusat
pemerintahan.

Naskah-naskah hukum (awig-awig) banyak ditemukan di Bali dan ditulis
dalam bahasa Jawa kuno dari masa pasca-Majapahit. Naskah yang ditulis
dan diterjemahkan oleh para sastrawan tersebut diacu dari institusi
kerajaan di India yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.

Dapat dibayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang digunakan oleh para
pejabat kehakiman dari masa klasik (Hindu-Buddha) tidak semuanya
ditulis di atas logam, tembaga, atau perunggu karena tidak praktis
dan terlalu berat. Biasanya ditulis di atas ripta berupa daun lontar
atau karas. Setelah berpuluh-puluh tahun ripta tersebut dapat rusak
dan disalin kembali serta dilakukan perubahan, penambahan, atau
pengurangan pasal-pasal sesuai dengan perubahan bahasa dan
perkembangan masyarakat.

Adanya naskah hukum tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa
masyarakat Jawa kuno bukanlah suatu masyarakat yang senantiasa aman,
tenteram, dan damai, jauh dari segala tindak kejahatan.

Kejahatan dari masa ke masa

Sumber-sumber hukum yang tertulis dalam prasasti abad ke-9-10 Masehi
di Jawa Tengah pada masa Dyah Balitung dan naskah pada masa pasca-
Majapahit abad ke-13-15 Masehi memuat tentang hukum dan kerawanan-
kerawanan yang pernah terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai
berikut.

Pertama, prasasti Balingawan berangka tahun 891 M dari bahan batu
yang ditulis berlanjut pada bagian belakang sebuah arca Ganesa
(disimpan di Museum Pusat Jakarta). Prasasti ini memuat penetapan
sebidang tanah di Desa Balingawan menjadi sima (daerah
perdikan/otonom). Prasasti itu lahir karena rakyatnya ketakutan,
menderita, dan melarat lantaran senantiasa harus membayar pajak denda
atas rah kasawur (darah tersebar berceceran) dan wankay kabunan
(mayat kena embun). Hal itu terjadi karena dalam hukum Jawa kuno desa-
desa yang menjadi tempat berlangsungnya peristiwa kriminal—walaupun
peristiwanya terjadi di tempat lain, tetapi mayatnya ditemukan di
desa tersebut—maka desa yang bersangkutan (TKP) mendapat sanksi
keras harus membayar denda/pajak kepada raja. Kenapa peristiwa
semacam itu bisa terjadi? Hal tersebut berkaitan erat dengan sistem
dan struktur pemerintahan desa yang bergantung pada hierarki
pemerintahan di atasnya sehingga untuk pengamanan desa menjadi kurang
efektif. Akhirnya, permohonan desa tersebut dikabulkan. Desa
Balingawan menjadi sebuah sima, keamanan di jalan besar terjamin,
rakyat desa dan dukuh-dukuhnya tidak lagi merasa ketakutan.

Kedua, prasasti Mantyasih (907 M) yang ditulis dalam tiga versi
berbeda, dua di antaranya ditulis di atas lempengan perunggu dan satu
di atas batu, tetapi yang terlengkap yang ditulis di atas lempengan
perunggu. Isi prasasti berkisar tentang penetapan sima dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung kepada 5 patih yang telah berjasa
mengerahkan rakyat Desa Mantyasih pada waktu diselenggarakan pesta
perkawinan raja. Pada suatu ketika, rakyat desa merasa ketakutan oleh
ulah para penjahat dan mereka tidak dapat mengatasinya. Kelima patih
diberi tugas untuk menumpas dan menjaga keamanan di jalan. Daerah ini
pada masa Jawa kuno terletak di sekitar Gunung Susundara (Sundara)
dan Gunung Sumbing di wilayah Temanggung, Jawa Tengah.

Ketiga, prasasti Kaladi (909 M). Prasasti ini juga bermasa dari Raja
Rakai Watukura Dyah Balitung. Isinya tentang pemberian sima atas
permohonan pejabat daerah yang bernama Dapunta Suddhara dan Dapunta
Dampi karena ada hutan arapan yang memisahkan (desa-desa) itu
menyebarkan ketakutan. Mereka senantiasa mendapat serangan dari
Mariwun yang membuat para pedagang dan penangkap ikan merasa resah
dan ketakutan siang dan malam. Maka diputuskan bersama, hutan itu
dijadikan sawah agar penduduk tidak lagi merasa ketakutan.

Keempat, prasasti Sanguran (928 M). Berisikan beberapa hal yang
menyangkut kejahatan, di antaranya: wipati wankay kabunan (kejatuhan
mayat yang terkena embun), rah kasawur in dalan (darah yang terhambur
di jalan), wakcapala (memaki-maki), duhilatan (menuduh), hidu kasirat
(meludahi), hastacapala (memukul dengan tangan), mamijilakan turuh
nin kikir (mengeluarkan senjata tajam), mamuk (mengamuk), mamumpan
(tindak kekerasan terhadap wanita), ludan (perkelahian?), tutan
(mengejar lawan yang kalah?), danda kudanda (pukul-memukul),
bhandihaladi (kejahatan dengan menggunakan kekuatan magis).

Kelima, naskah Purwwadhigama. Sistem pengadilan zaman klasik membagi
segala macam tindak pidana dan perdata ke dalam 18 jenis kejahatan
yang disebut astadasawyawahara. Penulisan ke-18 hukum tersebut tidak
selalu lengkap, kadang hanya garis besarnya, mungkin beberapa hal
yang dianggap penting/sesuai dengan kondisi saat itu.

Hukum tersebut berisikan: tan kasahuranin pihutan (tidak membayar
lagi utang), tan kawahanin patuwawa (tidak membayar uang jaminan),
adwal tan drwya (menjual barang yang bukan miliknya), tan kaduman
ulihin kinabehan (tidak kebagian hasil kerja sama), karuddhanin huwus
winehakan (minta kembali apa yang telah diberikan), tan kawehanin
upahan (tidak memberi upah atau imbalan), adwa rin samaya (ingkar
janji), alarambaknyan pamalinya (pembatalan transaksi jual-beli),
wiwadanin pinanwaken mwan manwan (persengketaan antara pemilik ternak
dan penggembalanya), kahucapanin watas (persengketaan mengenai batas-
batas tanah), dandanin saharsa wakparusya (hukuman atas penghinaan
dan makian), pawrttinin malin (pencurian), ulah sahasa (tindak
kekerasan), ulah tan yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas
terhadap suami-istri), kadumanin drwya (pembagian hak milik atau
pembagian warisan), totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan
perjudian).

Dari 18 aturan hukum pidana tersebut, ada tiga yang sedang marak
terjadi saat ini, seperti ulah sahasa (tindak kekerasan), ulah tan
yogya rin laki stri (perbuatan tidak pantas terhadap suami istri),
serta totohan prani dan totohan tan prani (taruhan dan perjudian).

Relief candi

Beberapa candi yang memuat adegan kekerasan dapat dilihat di Candi
Mendut, Jawa Tengah, bercorak Buddhis. Pada tangga masuk di sisi
selatan candi peninggalan abad ke-9-10 M itu terdapat panil relief
yang menggambarkan dua figur, salah satunya memegang gada/parang (?),
sedangkan figur yang satunya memegang alat semacam perisai.

Di Jawa Timur, panil-panil relief yang menggambarkan kekerasan dapat
dilihat pada Candi Surawana (Pare, Kediri), merupakan peninggalan
sekitar abad ke-14 M, bercorak keagamaan Buddhis. Pada bagian kaki
candi sisi utara terlihat relief yang menggambarkan adegan
kekerasan/perkelahian, yakni seorang tokoh sedang memilin kepala
seseorang. Sementara pada Candi Rimbi di Bareng, Jombang,
(peninggalan abad ke-13-14 M), pada bagian kaki candi, di sisi
selatan, terdapat gambar dua pria sedang berkelahi di tengah hutan
dengan menggunakan kain cancut.

Fenomena masyarakat Jawa kuno tentang dunia kekerasan tidak terlepas
dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Para penguasa pada masa
itu sudah mengindahkan aturan-aturan dan nilai-nilai hidup yang
harmonis berupa pandangan hidup berdasarkan kepercayaan/agama. Aturan-
aturan tersebut disosialisasikan dengan cara pembuatan prasasti dan
gambar-gambar pada relief candi yang sarat akan pesan-pesan moral dan
etika, sebagai tuntunan hidup manusia.

Walaupun peraturan dengan segala sanksi hukum begitu kerasnya, bahkan
desa-desa dalam wilayah kekuasaan kerajaan tertentu juga harus
berperan aktif dalam menjaga ketertiban, tetapi masih sering terjadi
tindak kekerasan. Apalagi jika penegakan hukum tidak diimbangi dengan
disiplin dan dedikasi dari aparatur pemerintah beserta kesadaran
seluruh masyarakatnya, niscaya tindak kekerasan masih sering terjadi
di mana-mana, bahkan secara kualitas dan kuantitas semakin merebak di
negeri ini.

Sumber Dari : http://paramadina.wordpress.com/category/sejarah-bangsa/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: